Presiden Prabowo Subianto Instruksikan Penundaan Beberapa Proyek Infrastruktur Baru

 

 Jakarta, tipikornews.net – Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan untuk menahan pelaksanaan beberapa proyek pembangunan infrastruktur yang belum dimulai. Langkah ini diambil guna mengevaluasi kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Meski demikian, tidak semua proyek dihentikan, terutama yang telah memasuki tahap konstruksi atau pelelangan.

Menurut anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Sony Sulaksono Wibowo, proyek yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. "Tol-tol yang sudah dalam tahap konstruksi, pelelangan, atau studi kelayakan tetap dilaksanakan. Ini untuk menjawab kekhawatiran bahwa semua proyek tol akan berhenti. Yang sudah berkontrak tetap jalan," ujar Sony dalam acara Media Gathering Nataru 2024/2025 di Amanaia Menteng, Jakarta, Selasa (17/12/2024).

Proyek-Proyek yang Tetap Berjalan

Beberapa proyek yang dipastikan tetap berlanjut adalah Tol Gilimanuk-Mengwi, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), dan Tol Yogyakarta-Bawen. Sony juga menekankan bahwa proyek-proyek dalam tahap awal, seperti Tol Puncak dan Tol Kulonprogo-Cilacap, akan ditahan terlebih dahulu.

"Proyek seperti Yogya-Bawen tetap berjalan karena sudah konstruksi. Sedangkan proyek seperti Kulonprogo-Cilacap yang masih dalam tahap awal studi akan ditahan, terutama karena tol Yogya-Kulonprogo saja belum selesai," tambahnya.

Sony juga membuka kemungkinan bahwa proyek yang tertunda dapat dilanjutkan jika ada investor swasta yang bersedia mendanainya. "Kalau ada investor swasta untuk Tol Puncak, misalnya, kita bisa jalankan, tapi tetap menunggu arahan lebih lanjut," tuturnya.

Penahanan Anggaran Infrastruktur

Sejalan dengan keputusan ini, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyebut bahwa anggaran infrastruktur pemerintah saat ini ditahan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Langkah ini sesuai arahan Presiden Prabowo untuk memastikan penggunaan anggaran lebih fokus pada ketahanan pangan, energi, dan air.

"Pembangunan besar seperti bendungan akan diberhentikan sementara waktu. Kita fokus pada hal yang mendukung ketahanan pangan, energi, dan air," jelas Dody.

Kepala Bappenas juga disebut memainkan peran penting dalam menyelaraskan prioritas pembangunan. "Kementerian/lembaga harus duduk bersama, dipimpin Kepala Bappenas, untuk menyusun arah pembangunan yang lebih terfokus," tambahnya.

Langkah ini dinilai strategis untuk menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tantangan ekonomi global, sekaligus memastikan pembangunan yang lebih efektif dan berdampak besar bagi masyarakat.(red.k)