Tulungagung, tipikor.web.id – Aktivitas penambangan ilegal di Jajar, Rejotangan, Tulungagung, kembali menjadi sorotan. Aktivitas ini tidak hanya merusak lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat setempat. Selain itu, praktik penambangan ilegal ini melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Menurut data yang diperoleh, aktivitas penambangan ilegal ini telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Aktivitas ini melibatkan beberapa pihak, termasuk dugaan keterlibatan oknum pejabat setempat. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan, mengingat peran pejabat seharusnya adalah melindungi lingkungan dan masyarakat dari dampak buruk penambangan ilegal.
Dampak Lingkungan Aktivitas penambangan ilegal ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup yang parah. Sungai-sungai di sekitar area penambangan telah tercemar oleh limbah hasil tambang, sehingga membahayakan ekosistem air dan mengurangi kualitas air bersih yang digunakan masyarakat. Selain itu, tanah di sekitar area penambangan menjadi rusak, yang berpotensi memicu bencana seperti longsor dan banjir saat musim hujan tiba.
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur bahwa setiap aktivitas pertambangan harus memiliki izin resmi dari pemerintah. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenai sanksi pidana dengan ancaman hukuman penjara dan denda yang berat.
Tindakan Pemerintah Pemerintah setempat telah mengambil beberapa langkah untuk menghentikan aktivitas penambangan ilegal ini, termasuk melakukan razia dan penertiban di lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan ilegal. Namun, upaya ini belum membuahkan hasil maksimal karena aktivitas penambangan ilegal masih terus berlangsung. Salah satu faktor utama yang menyebabkan sulitnya pemberantasan tambang ilegal ini adalah adanya dugaan keterlibatan oknum yang membekingi aktivitas tersebut.
Sebagai bentuk penegakan hukum, pihak berwenang diharapkan dapat menerapkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin dapat dipidana dengan penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan lebih tegas dalam menindak oknum pejabat yang terbukti terlibat dalam praktik penambangan ilegal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Tuntutan Masyarakat setempat menuntut pemerintah untuk segera menghentikan aktivitas penambangan ilegal ini secara permanen. Mereka juga mendesak agar oknum pejabat yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini segera ditindak secara hukum. Warga khawatir jika aktivitas ini terus dibiarkan, maka dampak lingkungan yang ditimbulkan akan semakin parah dan mengancam kehidupan mereka.
Selain itu, masyarakat meminta pemerintah untuk melakukan rehabilitasi terhadap lahan-lahan yang telah rusak akibat penambangan ilegal. Langkah ini sejalan dengan kewajiban perusahaan tambang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Pemerintah juga didorong untuk meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan pertambangan guna mencegah kasus serupa terjadi di wilayah lain.
Dengan semakin meningkatnya desakan dari berbagai pihak, diharapkan aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat segera mengambil langkah konkret untuk memberantas penambangan ilegal di Rejotangan, Tulungagung, demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
.jpeg)
0 Komentar