tipikor.web.id - Desa Puncu, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan setelah terungkapnya dugaan praktik jual beli jabatan dalam proses pengisian perangkat desa, khususnya untuk posisi Kepala Dusun Pugeran. Calon perangkat desa yang ingin menduduki jabatan tersebut diduga harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang fantastis, mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Kasus ini memicu kekhawatiran masyarakat tentang integritas dan transparansi dalam proses seleksi perangkat desa di wilayah tersebut.
Pada Selasa, 22 April 2025, Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa (FUPPD) Kabupaten Kediri menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Surat ini merinci perkembangan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri, termasuk di Desa Puncu.
Kasus ini berawal dari pengisian posisi Kepala Dusun Pugeran di Desa Puncu. Calon yang ingin menduduki jabatan tersebut diduga harus membayar sejumlah uang yang cukup besar. Dugaan praktik jual beli jabatan ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak proses seleksi yang seharusnya berjalan transparan dan adil.
Undang-Undang yang terkait dengan masalah ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal yang relevan dengan dugaan jual beli jabatan antara lain:
-
Pasal 2 UU No. 31/1999: Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dapat dikenakan pidana.
-
Pasal 12 UU No. 31/1999: Setiap orang yang melakukan suap terhadap penyelenggara negara atau pihak yang terkait dengan jabatan publik dapat dipidana.
Dugaan jual beli jabatan ini bukanlah praktik pungutan liar (pungli) biasa, tetapi lebih kepada rekayasa proses seleksi dengan imbalan sejumlah uang, yang jelas melanggar hukum dan etika.
Berdasarkan laporan yang diterima, penyidik Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli, serta menyita barang bukti terkait perkara ini. Dalam proses penyidikan, penyidik menemukan adanya bukti kuat yang menunjukkan manipulasi dalam proses seleksi perangkat desa, termasuk kebocoran soal dan penentuan nilai ujian yang tidak transparan. Selain itu, diduga terdapat transaksi keuangan yang mengarah pada praktik suap.
Kasus ini mencuat setelah sejumlah peserta ujian seleksi perangkat desa mengeluhkan adanya kecurangan dalam proses tersebut. Mereka melaporkan bahwa terdapat calon yang tidak memenuhi syarat namun lolos dengan bantuan uang sogokan. Kejanggalan dalam penentuan hasil ujian dan kebocoran soal semakin memperkuat dugaan adanya rekayasa dalam seleksi.
Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan bahwa penyidik telah menahan tiga tersangka yang diduga terlibat dalam manipulasi hasil seleksi perangkat desa. Ketiga tersangka tersebut dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kombes Dirmanto juga menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut dan pihak kepolisian tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan.
Menanggapi perkembangan kasus ini, Debby D. Bagus Purnama, salah satu anggota Forum Peserta Ujian Penyaringan Perangkat Desa (FUPPD), meminta agar pengungkapan kasus ini tidak memilih-milih tersangka. “Kami berharap tidak hanya oknum-oknum tertentu yang ditindak, tetapi juga aktor intelektual di balik semua ini,” ujarnya. Bagus menekankan pentingnya komitmen pemberantasan korupsi, terutama di tingkat desa, agar dana-dana pemerintah yang digelontorkan untuk pembangunan desa tidak sia-sia.
Gabriel Goa, Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK INDONESIA), juga mengingatkan pihak kepolisian untuk serius menangani kasus ini. Menurutnya, jika praktik jual beli jabatan dibiarkan, maka dana pemerintah yang ditujukan untuk pembangunan desa bisa terbuang percuma. "Desa harus bebas dari korupsi, dan jika terbukti perangkat desa hasil jual beli jabatan, mereka harus dianulir," tambahnya.
Polda Jatim telah menahan tiga orang dalam kasus ini, yang diduga memiliki peran penting dalam manipulasi hasil seleksi perangkat desa. Kombes Dirmanto menyatakan bahwa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, termasuk dokumen seleksi dan rekaman komunikasi yang mengarah pada praktik kecurangan. Polda Jatim juga berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan kasus ini berjalan dengan baik di pengadilan.
Masyarakat Kabupaten Kediri kini menunggu kelanjutan proses hukum ini dengan harapan agar pengungkapan kasus dilakukan secara transparan dan tuntas. Pengungkapan yang jelas dapat menjadi langkah penting untuk memastikan tidak ada lagi kecurangan dalam pengisian perangkat desa ke depannya.
Kasus dugaan jual beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Desa Puncu menjadi peringatan bagi seluruh desa di Kabupaten Kediri. Praktik semacam ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan mengancam keberhasilan program pembangunan yang seharusnya dikelola dengan integritas. Oleh karena itu, pengungkapan dan penindakan terhadap praktik-praktik semacam ini harus dilakukan dengan serius agar ke depannya tidak ada lagi ruang bagi korupsi di tingkat desa.
.jpeg)
0 Komentar