Kediri, tipikor.web.id 22 Februari 2026 — Rencana pemanfaatan kawasan hutan untuk mendukung operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Kediri kini memasuki tahapan evaluasi di tingkat pusat. Perum Perhutani KPH Kediri telah menyusun dan menyampaikan pertimbangan teknis sebagai bagian dari prosedur pengajuan.
Permohonan penggunaan lahan diajukan untuk dua desa di Kecamatan Puncu. Sebelum diteruskan, Perhutani melakukan kajian menyeluruh di lapangan, mencakup verifikasi batas kawasan, analisis status hukum lahan, pengukuran teknis, serta evaluasi dampak terhadap fungsi ekologis dan tata kelola hutan negara.
Dalam struktur kewenangan kehutanan, persetujuan akhir berada pada Kementerian Kehutanan. Perhutani berperan memberikan rekomendasi berbasis hasil pemeriksaan faktual, namun tidak memiliki kewenangan menerbitkan izin. Oleh karena itu, realisasi pembangunan gerai KDMP tetap menunggu keputusan resmi dari kementerian.
Koordinasi lintas instansi turut dilakukan bersama Kodim 0809/Kediri dan pemerintah daerah untuk memastikan tahapan berjalan tertib dan sesuai prosedur. Meski demikian, setiap pihak tetap bekerja dalam koridor regulasi dan kewenangan masing-masing.
Selain dua desa di Puncu, terdapat tambahan wacana pengajuan dari Kecamatan Mojo dan Semen. Namun lokasi tersebut masih dalam tahap penelaahan awal dan belum memasuki proses persetujuan pusat.
Program KDMP dirancang sebagai sarana distribusi kebutuhan pokok, pemasaran produk desa, serta penguatan sistem logistik lokal. Potensi dampak ekonominya dinilai signifikan bagi masyarakat sekitar hutan. Namun secara objektif, implementasi tetap harus mempertimbangkan aspek legalitas, kesesuaian tata ruang, dan keberlanjutan fungsi kawasan.
Saat ini, seluruh proses berada pada tahap evaluasi administratif dan teknis. Kepastian pelaksanaan program akan ditentukan setelah kementerian mengeluarkan keputusan sesuai ketentuan peraturan kehutanan yang berlaku.
0 Komentar