tipikor.my.id, Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan perlunya langkah penghematan besar-besaran di tengah berbagai tantangan domestik dan dinamika geopolitik global yang terus berkembang. “Saudara-saudara sekalian, kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti”, kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (21/10/2026).
Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menilai Indonesia menghadapi berbagai hambatan dari sejumlah pihak. Meski demikian, ia menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan takut ataupun mundur menghadapi tekanan tersebut.
“Rakyat kita berharap lebih banyak, kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, ya kan. Kita terus dihadang. Ada apa itu, macam-macam lah, MSCI, macam-macam, ya kan. Dia mau, dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapa pun dan tidak akan gentar!” tegasnya.
Prabowo menyatakan Indonesia memiliki kekuatan, keberanian, serta semangat pantang menyerah dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. “Kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban, dan kita tidak mengenal menyerah”, ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebut Indonesia tengah berada dalam situasi yang menuntut kemampuan untuk bertahan atau survival mode. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga kekayaan nasional, terutama sumber daya alam, agar tidak terus terkuras.
“Kita sekarang berada dalam kondisi harus survival. Kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita, kekayaan kita, sumber alam kita”, ucapnya.
Ia mengibaratkan kekayaan nasional sebagai darah bagi Indonesia. Jika kekayaan tersebut terus terkuras, keberlangsungan negara dapat terancam.
Prabowo juga menilai Indonesia bukan satu-satunya negara yang menghadapi situasi sulit. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia saat ini semakin memperlihatkan bahwa kekuatan menjadi faktor penting bagi keberlangsungan suatu negara.
Ia bahkan menilai tatanan internasional atau international order semakin melemah, sementara politik berbasis kekuatan kian menonjol.
“Sekarang adalah politik berdasarkan kekuatan. Siapa yang kuat dia akan survive, yang tidak kuat kita lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, di mana-mana, yang tidak kuat akan punah”, kata Prabowo.
Menghadapi situasi tersebut, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan nasional serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
“Banyak negara di dunia sekarang mengalami seperti kita. Dalam keadaan survival, yang utama adalah kepentingan nasional dan kepentingan rakyat”, tuturnya.
Di sisi lain, Prabowo menegaskan Indonesia tetap mengedepankan politik luar negeri yang menghormati seluruh negara, termasuk negara-negara berkekuatan besar. Ia kembali menyampaikan prinsip diplomasi yang selama ini dipegangnya, yakni memiliki sebanyak mungkin kawan dan menghindari permusuhan.
Menurutnya, Indonesia ingin menerapkan kebijakan bertetangga yang baik atau good neighbor policy serta menjalin hubungan harmonis dengan seluruh negara tetangga. Ia mengatakan prinsip tersebut telah dijalankan sejak sebelum dirinya resmi menjabat sebagai presiden, termasuk ketika masih menjadi Menteri Pertahanan di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Saya ingin menjadi the good neighbor, yang saya ingin jalankan adalah the good neighbor policy. Dari sejak awal, bahkan sebelum saya resmi dilantik sebagai Presiden, saya masih jadi Menteri Pertahanan dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo, saya mengikuti juga garis politik Pak Joko Widodo pada saat itu, kita ingin punya hubungan baik dengan semua tetangga kita”, jelasnya.
Penghematan APBN untuk Kesejahteraan Masyarakat
Secara terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa kebijakan penghematan besar-besaran yang disampaikan Presiden Prabowo ditujukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
Menurut Suahasil, efisiensi belanja negara diperlukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dialokasikan untuk berbagai kebutuhan yang benar-benar penting bagi masyarakat.
“Supaya kita bisa membiayai item-item pengeluaran negara yang memang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maksudnya begitu”, kata Suahasil di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu.
Sementara itu, terkait kondisi pasar modal Indonesia yang tengah mendapat sorotan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI), Suahasil menyatakan persoalan tersebut menjadi ranah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Meski demikian, Kementerian Keuangan memastikan dukungan terhadap upaya pengawasan yang dilakukan OJK, terutama untuk menjaga aktivitas perdagangan dan integritas pasar modal Indonesia.
“Kalau kami di Kementerian Keuangan, kita mendukung pengawasan yang dilakukan oleh OJK, melakukan pengawasan atas perdagangan dan juga integritas dari pasar modal, itu yang jadi sangat penting. Kita dukung itu”, pungkas Suahasil. (red.ASM)
0 Komentar